Kab Tasik Obormerahnews.com– Pegiat anti korupsi Alfie Akhmad Sadan Hariri; SE.SH.MaH meminta kepada seluruh kantor Kecamatan dan Puskesmas yang ada di wilayah Kab Tasikmalaya harus memasang baliho sebagai bentuk transparansi anggaran kepada masyarakat.
“Saya tegaskan supaya Kecamatan dan Puskesmas juga harus terbuka soal pengelolaan anggaran dan harus di pangpangkan di depan halaman kantor sama halnya seperti di kantor desa-desa,” ucap Alfie, Kamis (13/6/2024)
Dia mengatakan, transparansi mengenai pengelolaan anggaran ini sangat penting supaya masyarakat tahu mengenai alokasi anggaran yang dikelola Kecamatan maupun Puskemas.
Sehingga, kata Alfie, dengan keterbukaan ini juga bisa membuka pemahaman masyarakat mengenai pemanfaatan anggaran anggaran yang ada.
Kemudian, sambung Alfie, yang paling penting juga adalah bagaimana masyarakat ini terlibat sebagai pengontrol terhadap penggunaan keuangan negara
“Jangan hanya desa- desa melaporkan dana desanya di pangpangkan baliho di depan kantornya mengenai apa yang dikerjakan kemudian jumlah dana yang diterima secara terbuka dan setiap saat bisa dievaluasi sehingga masyarakat bisa melihat sendiri,” ujarnya.
Menurut dosen STAINU Tasikmalaya itu, keterbukaan informasi terkait dengan penggunaan anggaran kepada masyarakat di masing-masing Kecamatanan dan Puskesmas merupakan salah satu upaya untuk memajukan daerah Kab Tasikmalaya dari ketertinggalan.
“Saya pikir dengan demikian kita bisa membangun Kab Tasikmalaya dengan kekuatan kita sendiri,”ungkapnya.
Lebih lanjut, Alfie menjelaskan bahwa pentingnya pemasangan baliho di setiap desa tetmasuk kantor Kecamatan dan Puskesmas agar masyarakat ikut mengawal dana yang turun di instansi tersebut.
Alfie juga mencontohkan, uang kunjungan kerja camat saja sampai Rp 200 juta bukan tidak mungkin ada dana juga yang di alokasikan untuk penanganan stunting di Kecamatan.
Dana jasa pelayanan di puskesmas diduga JKN yang dari pusat aja kan kurang lebih Rp1,5 miliar, belum lagi yang dari pemerintah daerah diduga kurang lebih 800 jutaan,hampir luput dari perhatian
Bahkan pengawasa dari Inspektorat hanya tertuju pada desa, periksa doong, Camat dan Kepala puskesmas cek sejauh mana penggunan anggaranya,” bebernya.
Alfie juga berharap setelah dipasang Baliho anggran di tiap instansi seperti halnya di kantor desa kan masyarakat bisa ikut mengawasi dan selanjutnya ikut mendukung karena itu untuk kepentingan masyarakat kan sama sama uang negara juga sama sama punya potensi penyelewengan,” pungkasnya.(Baron)**
