Ipan mengaku, dirinya akan bertanggung jawab untuk memenuhi permintaan pendapatan desa (PADes) dan laporan taun anggaran 2024 terkecuali anggaran taun 2023 yang sama sekali tidak ada untung.
“Saya akan berkoordinasi dan mengundang pihak kecamatan dan desa setelah lebaran sambil halal bihalal akan membahas BUMDesma sekalian pertanggung jawaban laporan keuangan 2023-2024,” ucap Ipan
Sementara itu, Dedengkot LSM Berantas, Heri Ferianto mengatakan bahwa bukan saja Direktur BUMDesma saja yang harus bertanggung jawab, tapi para Kepala Desa, pendamping dan Camat Gunungtanjung juga harus bertanggung jawab, termasuk Kepala Dinas PMD ikut terlibat karena membiarkan begitu saja
Selain itu, Heri menuding bahwa sebelumnya calon direktur BUMDesma itu sudah dipersiapkan sebelum pengesahan AD/ART yang secara idealnya menjadi dasar maksud dan tujuan pendirian sebuah lembaga atau badan usaha.
“Meskipun secara formalitas pernah dilakukan test atau uji kompetensi calon direktur, akan tetapi pada faktanya yang ditunjuk menjadi Direktur adalah orang dekatnya Camat Gunungtanjung pada saai itu,” bebernya
Jadi, Kata Heri, wajar saja jika dicurigai pendirian BUMDesma diduga ditunggangi oknum pejabat untuk kepentingan atau keuntungan pihak tertentu.
Heri menambahkan, penggelontoran modal dari tujuh desa ke BUMDesma itu dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 dimana per desanya menganggarkan mulai dari Rp110 juta sampai Rp160 juta sehingga terkumpul modal kurang lebih sebesar 860 juta.