Ciamis Obormerahnews.com– Proyek pengerjaan jalan Banjarsari – Nambo yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 sebesar Rp 13.821.777.639 menjadi sorotan warga.
Hal tersebut lantaran pihak penyedia jasa PT.Sentra Karyatama Prima ada dugaan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai spek yang sudah tercantum di dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB).
Menurut Muhammad Fatoni salah satu tokoh muda Kecamatan Banjarsari ketika melakukan pengawasan dilokasi pekerjaan mengatakan,bagai mana kita mau percaya mengenai kualitas dan kuantitas pekerjaan.
“Setelah kita kroscek kelapang ada beberapa aitem kejanggalan yang harus kita pertanyakan dengan pihak konsultan.
Misalnya dengan tidak adanya gambar pekerjaan di direksi keet,terus mereka mau mengacu kemana pengerjaan tersebut jika tidak memegang gambar perencanaan.”ujarnya minggu (10/12/1023).
Lalu dalam pengerjaan Tebing Penahan Tanah (TPT) pondasinya juga kurang diduga kurang maksimal,aplagi TPT tersebut berada di pinggir sawah,jadi jika kedalaman pondasinya kurang maksimal di dihawatirkan akan terjadi ambruk.
“Ditambah lagi untuk sebagian TPT tidak mengunakan suling – suling sebagai media penyerap air,pengarugan bahu jalan mengunakan tanah lumpur yang berasal dari galian di sekitar lokasi,yang seharusnya tanah lumpur seperti itu tidak layak digunakan untuk dijadikan pemadatan bahu jalan.
“Dan pihak perusahaan juga diduga tidak menerapkan AMDAL Lalin dalam pengerjaan tersebut,kalou memang itu ada tolong tunjukan pada kami.”tegasnya.
Maka dari itu kita hari mendatangi lokasi pekerjaan ingin bertemu langsung dengan pihak konsultan dan jajaran Direksi keet untuk menanyakan hal tersebut.
Karena selama ini beberapa keluhan warga yang di sampaikan ke pihak pelaksana dilapangan tidak di respon dengan baik oleh Penyedia Jasa.
“Ini merupakan salah satu bentuk pengawasan dan kecintaan kami selaku masyarakat terhadap pembangun jalan Banjarsari – Nambo agar pengerjaanya bagus sesuai spek,”pungkasnya.
Adang pelaksana pekerjaan mengatakan, sebetulnya pihaknya sudah menyampaikan keluhan dari warga tersebut kepada pihak PJ, namun sayang pihak perusahaan belum memberikan respon yang cepat terkait keluhan itu.
” Jadi kami di lapangan jadi bingung, sedangkan tugas kami di lapangan hanya menuruti perintah dari perusahaan terkait mekanisme pengerjaan” terangnya.
Terkait masalah gambar, itu memang benar adanya, kami di sini (di lapangan) tidak diberi gambar, dan di direksi keet pun memang tidak ada, dan kami melaksanakan pekerjaan berdasarkan gambar yang di share di group WA” ujarnya
Baca juga: KPU Pangandaran Ingatkan Netralitas Aparatur Desa di Pemilu 2024
Adang juga menambahkan pihaknya akan berupaya menuruti permintaan dari warga tersebut untuk bertemu baik dengan konsultan, perwakilan kementrian serta perusahaan untuk membahas terkait keluhan warga.”Pungkasnya.(Revan)**
