Kab Tasik Obormerahnews.com-Penyaluran bantuan sembako atau bantuan pangan non tunai (BPNT) yang kini diberikan secara cash (uang tunai) menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat.
Baca juga: Sudah Cair! Bansos PKH-BPNT Desember 2024 untuk KTP Ini, Simak Cara Cek Statusnya
Warga desa Tawang dan desa Cikawung, Kecamatan Pancatengah Kab Tasikmalaya mengaku ditodong salah satu oknum suplier berinisial AS dan FR untuk membelanjakan uang bansos tersebut di e-warung. Padahal, dalam aturan terbaru tidak menyebutkan warga harus belanja sembako di tempat tertentu.
“Tadi pagi ‘ditodong’ katanya harus belanja paket sembako Rp 200 ribu, dua paket (total Rp 400 ribu). Jadi semuanya harus dibelanjakan sembako,” kata Udin (nama samaran) saat ditemui Obormerahnews.com, Senin (16/12/2024).
Bansos yang awalnya berupa sembako diubah menjadi uang tunai berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo.
Udin menceritakan, mulanya keluarga Udin mendapatkan undangan sebagai penerima bansos BPNT dari RT setempat. Kemudian, pada hari pembagian bansos, ibunya mendapatkan pesan harus berbelanja sembako di warung tersebut.
“(Ditodongnya) pas tadi sebelum (bansos dibagikan) sama si warungnya itu harus dibelanjain semuanya, jadi nerimanya cuma sembako saja. Kan emang ibu-ibu mungkin ada sebagian yang tahu aturannya bisa belanjanya dimana aja,” ujarnya.
Dia menuturkan, kejadian tersebut juga terjadi pada beberapa warga lain. Agen warung, kata dia, memberikan semacam nota yang harus di tandatangani warga sebelum menerima uang bansos yang nantinya ditukar sembako di warung miliknya.
“Waktu bansos sembako dulu memang warga di sini belanjanya di warung itu karena sudah kerja sama. Dan sekarang juga kejadian cuman bisa di warung itu, jadi dia udah bikin notanya langsung, padahal kebutuhan keluarga kan beda-beda. Itu bukan cuma dari satu warga ya tapi dari beberapa warga beda RW juga di situ,” paparnya.
Warga mengaku keberatan dengan aturan tersebut. Paket sembako dengan harga Rp 200 ribu tersebut di antaranya adalah beras, minyak goreng, telur dan terigu.
“Banyak yang keberatan sebetulnya, cuman warga gimana ya, pada dasarnya masyarakat sini kan pada bingung ke siapa ngadunya. Biasanya ada pihak kelurahan, tapi ini nggak ada,” kata dia.(Adi)**
3 Komentar
Bener pa di desa cikawung seperti itu d paksa belanja
Sama di desa saya juga pak
Masyarakat memang awam kurangnya pemahaman tentang aturan. Lanjutkan