Pangandaran Obormerahnews.com– Pemkab Pangandaran bakal mencari pinjaman jangka panjang untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di kabupaten Pangandaran.
Baca juga: Agustusan, Desa Cimanggu Pangandaran Geber Hiburan Seni Ronggeng Semalam Suntuk
Tak tanggung-tanggung. Pinjaman tersebut bernilai cukup besar, yakni Rp 350 Miliar.
Hal itu dibenarkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Jalaludin saat ditanya usai rapat paripurna KUA PPAS Perubahan tahun 2024 di aula kantor DPRD Kab.Pangandaran, Senin (21/08/2023)
Dia menjelaskan sesuai perundang-undangan pinjaman daerah yang berjumlah Rp 350 Miliar harus digunakan untuk infrastruktur dan investasi
lebih lanjut, Dia mengatakan bahwa pemberian pinjaman daerah dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD yang dilakukan bersamaan pada saat pembahasan KUA PPAS APBD, dimana persetujuan tersebut dalam bentuk keputusan dewan berdasarkan hasil sidang paripurna,” katanya
“Kita sepakat di KUA PPAS APBD itu hanya masuk pagu dulu artinya pinjaman yang melebihi batas jabatan kepala daerah harus mendapat persetujuaan DPRD,” katanya
Jalaludin menyebut, persetujuan itu akan dibahas di porto polio pengelolan hutang.
Politisi PKB itu juga menyampaikan, soal Silpa diprediksi di tahun berjalan ini sekitar Rp30 Miliar
Jalaludin menyepakati angka pagu mulai dari sektor pendapatan peneriman pemerintah daerah di angka 380 miliar. kenapa 380 karena rencana pinjaman itu 350 sedangkan yang 30 untuk silpa,” tuturnya
Meski demikian, Jalaludin menambahkan, Ini baru kesepakatan pagu, masalah proses peminjaman jangka panjang masih dalam bahasan,” ujarnya
“Pokonya kita akan koreksi di porto polio hutang daerah,” pungkasnya
Sementara itu, Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata saat ditanya soal rencana bakal mencari pinjaman Rp350 miliar? mengatakan Kan gini, anggaran defisit, anggaran defisit itu kan darimana? Rencana anggaran 2023 itu defisit sebesar Rp300 miliar karena ingin menyelesaikan infrastruktur
Jeje memjelaskan bagaimana 300 miliar itu maka ada dua yaitu pertama dari silpa, dan yang kedua dari pinjaman.
Namun, sambung Jeje, pinjaman ini harus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, artinya tidak menekan APBD
Jeje mencontohkan, misalkan PAD kita Rp 250 miliar. Nah kalau kita bisa bayar 50 milar maka tidak mengganggu APBD yang lain, kira-kira begitu cara berfikir,” ucapnya
Jeje mengaku, TPAPD ingin dibayarin, jadi kalau desa ingin dibayarin sama RT itu sebesar Rp40 miliar, termasuk bagi hasil akan diselesaikan
Jeje pun menyinggung soal PBB terkesan kembali lagi menyalahkan pemerintah, padahal desa yang masih menunggak bayar PBB itu hampir 20 miliar belum masuk selama 5 tahun, ini juga kan jadi persoalan.
“Saya sedang berfikir bagaimana membuat sistem pendapatan daerah jadi kalau 300 miliar jangan sekaligus karena berat harus di tahun yang panjang.
Tapi, sambung Jeje, alhamdulillah seluruh persoalan infrastruktur itu akan selesai semua di tahun 2024 sehingga kesannya bupati yang akan datang lebih ringan
“Jadi kalau kita pinjam uang dilakukan maka seluruh infrastruktur tahun 2024 sudah selesai,” ucap Jeje
Baca juga: Dinas PUPR, Pemdes Maluk dan Mantun Gelar Sosialisasi Diskusi Perizinan Bidang Kontruksi
Jeje berjanji semua akan dibayar habis bulan agustus tahun ini,” pungkasnya.(RD)**
