Pangandaran Obormerahnews.com-Sejumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Pangandaran banyak yang mati suri
Baca juga: Ribuan Warga Banjaranyar Tumpah Ruah Meriahkan Karnaval Budaya dan Pagelaran Kaulinan Buhun
Pasalnya pengalokasian dana BUMDes yang menggunakan dana desa itu mayoritas desa justru tidak memberikan azas manfaat dan berakhir mubazir.
Hal itu dikemukakan, Anggota DPRD Kab.Pangandaran, Otang Tarlian, Selasa (03/10/2023)
Alasanya, kata Otang Tarlian, tidak adanya regulasi yang dipersiapkan oleh pemdes agar bisa menjamin bagaimana potensi tata kelola yang bisa menghasilkan.
Kedua, lanjut Otang, terlalu dipaksakan kalau tidak ada potensi usaha bidang apa yang bisa menghasilkan keutungan. “Ya kalau gak ada potensi jangan dipaksakan,” ucapnya
Karenanya, politisi dari partai PKB ini mengingatkan, agar BUMDes jangan sampai terkena imbas dari iklim politik desa. Pasalnya, hal itu dapat menghambat keberlangsungan unit usaha yang dikelola BUMDes.
“Walaupun keberadaannya di desa, BUMDes independen. Pihak (pemerintah) desa tidak bisa sewenang-wenang mengintervensi,” kata Otang
Ia membenarkan dalam BUMDes, kuwu atau kepala desa berada di posisi sebagai komisaris, dan BPD sebagai pengawas. Namun, menurutnya, kewenangan yang dimiliki komisaris dan pengawas itu, terbatas.
“Artinya mereka tidak bisa sewenang-wenang mengintervensi,” ujarnya.
Menurut dia, BUMDes harus tetap menjalankan fungsinya secara profesional. Ia memastikan, profesionalisme kepengurusan BUMDes yang dipengaruhi oleh dinamika politik desa, bisa berakibat fatal.
“Ada gak BUMDes di kita yang berkembang,” sambung Otang
Otang menambahkan, mayoritas modalnya itu dikelola tidak memberikan keuntungan jauh lebih besar dari pada untuk meng-gaji para pegawainya,” katanya
Karena itu, masih kata Otang, pada akhirnya pengelola BUMDes Desa bekerja serampangan. Bukan tidak mungkin pula yang terjadi adalah praktik KKN, misalnya BUMDEs dikelola orang dekat atau keluarga Kepala desa setempat,
“BUMDes ini sekadar dibentuk. Setelah itu tidak dikelola dengan baik.” ujarnya
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial dan PMD Kab.Pangandaran, Dedi Surachman mengakui BUMDes di Kabupaten Pangandaran banyak yang mati suri.
“Ada beberapa faktor yang menyebabkan BUMDes ini mati suri atau tidak ada aktivitas usaha yang dilakukan,” kata Dedi
Dijelaskannya, faktor yang menjadi penyebab BUMDes mati suri diantaranya pertama pengurus yang tidak kompeten, lalu tidak harmonisnya Pemdes dengan pengurus BUMdes
kedua, sambung Dedi, potensinya ada, sumber ekonominya ada namun pengurusnya kurang amanah
Selain itu, faktor sumber daya manusia (SDM) yang tidak memiliki jiwa bisnis juga ikut berpengaruh terhadap berjalan tidaknya pengelolaan BUMDes. “Tidak semua, masih banyak juga BUMDes yang berjalan,” ucapnya.
Ia mengaku sudah mengumpulkan ketua BUMDes se Kabupaten Pangandaran untuk membentuk forum BuMdes semacam BUMDes bersama tingkat Kabupaten Pangandaran
Soal puluhan BUMDes Sudah mati suri, Dedi berjanji akan coba melakukan pembinaan terhadap BUMDes dan kita lihat potensi potensinya.
“Kita akan telusuri dimana titik lemah BUMDes yang sudah mati suri itu,” ujar Dedi lagi
Baca juga: Kapolres Cirebon Kota Ikuti Upacara Hari Kesaktian Pancasila Tingkat Kota Cirebon
Sementara Untuk meningkatkan SDM BUMDes, terang Dedi, pihaknya juga telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk memberikan pelatihan agar pengurus bisa meningkatkan wawasan dan pengetahuan terhadap pengelolaan BUMDes,” pungkasnya.(RD)**
