Pangandaran Obormerahnews.com-Sejumlah Kepala Desa di Pangandaran murka setelah mendengar Pemerintah daerah (Pemda) akan membeli mobil dinas baru ketimbang membayar gaji (tunjangan) perangkat desa.
Baca juga: Tuding Kades Korupsi, Warga Kepung Kantor Desa Sindangjaya, Pauzi: Lawan Kezaliman, Turunkan Kades
Kepala desa Campaka, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran, Wawan Herdiawan mengatakan hingga saat ini tunjanganya baru dibayarkan 2 bulan
“Tahun 2024 saja tunjangan (Bankeusus) baru dibayarkan 2 bulan, totalnya 39 bulan yang belum dibayarkan, intinya janji bupati kemarin mau bayar 6 bulan tapi hanya dibayar 2 bulan,” kata Kuwu Campaka
Kuwu Wawan mengungkapkan mestinya Pemda terlebih dahulu membayar tunjangan kepala desa. Pasalnya pembelian mobdin untuk bupati dan wabup terpilih tersebut sifatnya tidak mendesak.
“Ulah loba pisan gaya, bayar heula ka kuwu kakara meuli mobil (jangan banyak gaya, bayar dulu kepala desa baru beli mobil) ,” ucapnya dengan nada kesal, Kamis (2/1/2025)
Sementara itu, Kepala desa asal Kecamatan Langkaplancar pun marah besar ketika mendengar Pemda akan membeli mobil dinas baru untuk bupati dan wabup terpilih.
“Pemkab tak punya empati,” ketusnya.
Kata dia, saat ini masyarakat sedang mengalami kesulitan ekonomi. Lalu terjadi defisit anggaran sehingga hampir semua sektor mengalami kemunduran.
“Tapi aneh karena pemkab masih bisa beli mobil mewah. Sangat disayangkan. Ini menunjukkan kepemimpinan jauh dari salah satu nilai anti korupsi yakni kesederhanaan,” jelasnya
Dia juga menyoroti situasi Pangandaran yang masih membutuhkan anggaran untuk bayar hutang. Sedangkan pendapatan daerah masih morat marit akibat refocusing.
Ini sangatlah kontras dengan kebijakan pemda memberi fasilitas mewah kepada bupati.
Ia mengungkapkan, pemerintah seharusnya mambayar hutang dulu ke perangkat desa, tenaga honorer dan insentif lainya.
“Yang seharusnya dapat prioritas peruntukan anggaran. Bukan sebaliknya, menyiapkan fasilitas mewah untuk bupati. Tidak etis bupati gunakan fasilitas sangat mewah sedangkan pendapatan daerah minim dan pembangunan layanan publik belum maksimal. Apalagi situasi sekarang membuat rakyat menjerit butuh perhatian pemegang amanah secara maksimal,” katanya.
kuwu itu pun menekankan, pengadaan fasilitas mewah ini menunjukkan kurangnya empati kemanusiaan dalam menghadapi situasi sekarang.Bagi nasyarakat ini tanda tanya besar.
“Ini menunjukkan hilangnya nurani kemanusiaan seorang pemegang amanah,” pungkasnya.(Riz)**
