Pangandaran Obormerahnews.com– Kepala Badan Keuangan dan aset daerah (BKAD) Kabupaten Pangandaran, Hendar Suhendar mengungkapkan pihaknya terus berupaya mendorong percepatan pencairan pinjaman jangka panjang daerah Rp 350 miliar.
Baca juga: Tim Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat Menyerahkan Kedua Tersangka Korupsi Perusda ke Pengadilan Mataram
Hal itu ditegaskan oleh Kaban keuangan Hendar Suhendar sebagai respon terhadap pernyataan fublik.
Hendar mengatakan, jika pinjaman daerah tidak dikabukan pemerintah pusat, maka mau tidak mau harus mereview ulang APBD 2024. Artinya dengan menggunakan pendapatan yang ada yaitu dari PAD, DAU dan bagi hasil.
Misalnya kalau hitungan sekarang berdasarkan pengalaman itu tidak kurang dari Rp 750 miliar sampai 800 miliar berarti itu yang dialokasikan.
Rincianya, angka 800 miliar kebutuhan untuk pegawai saja sudah 400 miliar, belum honor non PNS tidak kurang 48 miliar kemudian ada dari sisi kebijakan kalau desa tetep ingin diberikan subsidi bantuan keuangan itu tidak kurang Rp 13 miliar, serta RT/RW Rp 3 miliar, belum kader yang langsung menyentuh ke masyarakat,” jelasnya
“Disinilah dengan angka 800 miliar atau 400 miliar ini mana yang harus menjadi prioritas dalam rangka mempelancar tugas pemerintahan dan pembangunan dan menentukan prioritas yang benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya
Bahkan, sambung Hendar, ada yang lebih prioritas lagi yaitu untuk Pilkada paling tidak untuk Pilkada butuh anggaran sekitar Rp 50 miliar, berarti nanti harus menenetukan prioritas dan tidak prioritas
Kata Hendar, indikator yang menentukan prioritas dan tidak adalah rencana pembangunan jangka panjang (RPJMD) yang sudah disepakati. jadi kita tidak boleh keluar dari itu,
Diperkirakan kalau pinjaman tidak ada dengan kondisi seperti itu berarti di tahun 2024 tidak ada kegiatan fisik bersumber dari APBD, kecuali dari DAK dan Banprov.
“Itu pun hanya ada di beberapa dinas,” ucap Hendar.(RD)**
