Salah satu kisah paling menyayat hati datang dari seorang pegawai perempuan yang terkena imbas mutasi lintas kecamatan. Selama ini, ia tinggal berdua bersama ayahnya yang sudah lanjut usia dan menderita sakit menahun. Sang ayah sangat bergantung pada perawatan harian dari anaknya tersebut. Namun, mutasi yang menempatkan pegawai itu di wilayah yang sangat jauh membuatnya harus meninggalkan sang ayah tanpa pengasuhan yang layak.
“Apakah kebijakan ini mempertimbangkan sisi kemanusiaan? Bagaimana mungkin seorang pegawai perempuan dimutasi begitu jauh, padahal satu-satunya yang bisa merawat ayahnya yang sakit adalah dia sendiri? Ini sangat tidak manusiawi,” tegas Rizal.
Fraksi NasDem menduga kuat bahwa mutasi tersebut merupakan bagian dari strategi politik balas dendam yang disusun oleh pihak-pihak tertentu. “Nama-nama yang dimutasi itu kabarnya berasal dari daftar yang disusun oleh oknum masyarakat, tokoh politik, dan bahkan PTT maupun ASN sendiri yang ingin melampiaskan dendam. Ini sangat disayangkan,” ujarnya.
Rizal menyatakan keyakinannya bahwa Bupati dan Wakil Bupati KSB sejatinya tidak mengenal nama-nama yang dimutasi secara personal, melainkan hanya mengikuti saran dan usulan dari pihak-pihak yang berkepentingan.
“Saya masih ingat betul kalimat beliau, Bupati H. Amar, saat itu mengatakan: ‘Mari kita kembalikan fitrah KSB, mari kita saling merangkul, jangan kita berpecah belah karena suatu perbedaan’. Kalimat ini harus jadi pengingat bagi kita semua, khususnya bagi pemerintahan KSB yang baru,” tegas Rizal.
