Kab Tasik Obormerahnews.com– Kabar tentang kinerja Kepala desa Tawang, Kecamatan Pancatengah, Kabupaten Tasikmalaya diduga banyak menimbulkan kontroversial
Banyak informasi yang berkembang tentang Kades hasi PAW itu, sehingga merembet kesana-kemari, mulai dari isu kebijakannya Kontroversial hingga soal usia jabatannya yang masih baru 1 tahun tapi sudah ‘mawa karep sorangan’
Berikut fakta-fakta tentang Kades Tawang Samsudin yang banyak kontroversial yang saat ini masih menjadi isu hangat di Masyarakat setempat.
1.Rencana Menutup Pasar Tradisional Tawang mengganti dengan lapangan Futsal
Pada awal-awal menjabat, kades PAW tersebut beserta BPD berencana menutup pasar tradisional Tawang yang sudah berjalan puluhan tahun dan menjadi satu-satunya sumber mata pencaharian Masyarakat kecil yang berjualan di pasar tersebut
Namun, Kades PAW berdalih ingin meningkatkan Pendapatan Asli desa (PADES) dr area tersebut. Menurutnya pendapatan desa akan lebih besar dari sewa Lapangan futsal ketimbang dari sewa lapak pasar meski harus mengorbankan masyarakatnya yang mengandalkan hidup dari berjualan di pasar Tawang.
2.Memasang Tarif Sewa Mobil siaga Desa Melebihi sewa Rental.
Pemdes Tawang membeli mobil siaga Desa untuk masyarakat menggunakan dana desa tahap 1 pada tahun 2024, diawal kedatangan mobil tersebut membawa kebahagiaan untuk masyarakat, karena dianggap akan memudahkan perjalanan darurat masyarakat karena selama ini desa hanya memiliki 1 mobil.
Ketika di sosialisasikan kepada masyarakat terkait tata cara Penggunaan mobil siaga Desa itu masyarkat langsung kecewa karena menurutnya tidak membawa manfaat untuk masyarakat.
Kekecewaan tersebut berdasar pada Uang yang harus dikeluarkan oleh masyarakat dengan rincian sbb :
-Untuk Tujuan ke RSUD Kabupaten, masyarakat harus mengeluarkan uang Bensin 100.000, Supir 150.000, Desa 100.000, Cuci Mobil 50.000 Total Sekitar 400rb.
-Untuk Tujuan RSUD Bandung dikenakan biaya all in 1,2 juta masyarakat menilai keberadaan mobil siaga ini hanya membebani masyarakat, padahal hadirnya mobil siaga ini katanya untuk membantu masyarakat, tapi kenyataannya lebih mahal dr rental mobil.
Kemudian, Kades PAW menjawab bahwa dia hanya menerima masukan dari para pengusaha rental agar keberadaan mobil siaga ini tidak mematikan usaha rental yang ada di wilayah desa Tawang artinya kebijakannya lebih pro Pengusaha dari pada masyarakat kecil.
3.Pajak Pembangunan Desa dan kampung di patok antara 20%-25%.
Kebijakan lainnya yang mengundang banyak pertanyaan yaitu terkait potongan anggaran yang diberlakukan oleh desa kepada TPK, baik itu TPK kampung maupun desa.
Kebijakan inilah yang membuat masyarakat desa Tawang Sakit hati, karena merasa perjuangannya selama 1,5 Tahun ini menjadi sia-sia, lalu masyarakat pun mulai menanyakan kemana uang potongan dari setiap program tersebut.
Harapan masyarakat dengan hadirnya Kades PAW dapat membersihkan birokrasi pemdes dari segala macam pungutan liiar (pungli) diluar pajak, tapi kenyataannya setelah Kades berganti pun, kebijakan-kebijakan itu masih dijalankan meski sudah jelas melanggar aturan serta melukai harapan masyarakat dalam menciptakan Pemerintahan yang bersih dari korupsi
Dibawah kepemimpinan Kades PAW itu
Nasyarakat menilai bahwa pergantian Kades ini hanya pergantian orang saja, tanpa merubah sistem bokbrok KKN di lingkungan desa.
Sementara itu, menurut salah satu anggota BPD dan LPM desa Tawang, mereka menilai positif dimuatnya berita ini, agar masyarakat mengetahui kondisi yang sesungguhnya.
Kata dia, sebagai teguran juga untuk Pemdes Tawang terutama Kades PAW nya agar bisa memperbaiki lagi kedepannya terkait kebijakan yang akan dibuat ditahun ini.
Dia pun berharap desa Tawang dapat membangun sesuai harapan masyarakat khususnya bagi para pejuang keadilan di desa Tawang,” pungkasnya.(Adi)**
