“Kami dorong perusahaan untuk didampingi agar tidak terganggu oknum ormas, dari pembebasan tanah, minta jatah pembangunan, minta jatah ketika rekrutmen tenaga kerja, minta jatah produksi limbah ketika produksi. Ini sering jadi konflik di kawasan industri Jawa Barat,” ujarnya.(*)
